Anggota Komisi VI DPR RI Evita Nursanty saat Komisi VI DPR RI melaksanakan rapat dengar pendapat dengan Wakil Menteri BUMN I beserta BUMN Kawasan Pariwisata di Gedung Nusantara I DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (4/2/2020). Foto : Azka/Mr

Anggota Komisi VI DPR RI Evita Nursanty mendesak BUMN Kawasan Pariwisasta agar mempertimbangkan aspek adat istiadat dan kearifan budaya lokal dalam melakukan pengembangan kawasan wisata Candi Borobudur. Sebab Candi Borobudur bukan hanya milik wisatawan semata, namun juga sebagai tempat beribadah bagi penganut Agama Budha.

Hal tersebut ia sampaikan ketika Komisi VI DPR RI melaksanakan rapat dengar pendapat dengan Wakil Menteri BUMN I beserta BUMN Kawasan Pariwisata di Gedung Nusantara I DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (4/2/2020). Menurut Evita harus ada inovasi yang dilakukan BUMN Pariwisata terhadap Candi Borobudur agar tetap bisa dimanfaatkan sebagai pariwisata tanpa menyalahi fungsinya.

“Ini tempat beribadah loh. Harusnya kita kan bikin momen-momen ada prosesinya ya. Yang sepertinya sakral. Jadi turis yang pakai tanktop disiapkan sarung selendangnya ditutup. Yang pakai celana pendek ditutup pakai kain. Kainnya boleh disewa boleh dibeli. Ini juga meningkatkan perekonomian dari masyarakat setempat juga. Di Borobudur ini gak ada aturannya saya lihat,” tegas Evita.

Evita turut mengkritisi fasilitas umum yang tersedia di tempat-tempat wisata di Indonesia. Menurutnya fasilitas umum di sana tidak dikelola dengan baik bahkan terlihat kotor sehingga membuat orang enggan memakainya. Sehingga menurutnya ini menjadi tanggung jawab pemerintah dan pengelola untuk memperbaikinya.

“Kemudian fasilitas umum yang dikelola pemerintah, saya blak-blakan saja, jorok fasilitas umumnya. Kebersihan ini yang saya lihat itu sama sekali tidak terjaga. Toilet umum tempat sampah itu sama sekali tidak tertata dengan baik. Ini yang kita inginkan ada perubahan di situ nanti,” tutur politisi Fraksi PDI Perjuangan tersebut.

Evita mengatakan bahwa tidak sulit mengelola fasilitas umum agar terjaga dengan baik, hanya saja butuh komitmen dari pemerintah dan pengelola. “Sebenarnya mudah gak perlu mengeluarkan biaya kok pemerintah. Saya pergi ke tempat wisata lain. Pintu toiletnya iklan. Iklan dari toilet paper, iklan dari perusahaan. Itu kan jadi yang ngiklan di situ punya tanggung jawab untuk menjaga kebersihan di toiletnya,” tukasnya. (er/es)